Didampingi BBHAR, Sukiman Cs Menangkan Gugatan Pasar Bumirestu di PN Kalianda

KALIANDA – Pemerintah Desa Bumirestu, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), memenangkan gugatan perdata dalam perkara silang sengketa kepemilikan Pasar Bumirestu yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Kalianda, Kamis (24/2/2022).

Hal itu diketahui, tatkala sidang ke- 22 yang mengagendakan pembacaan vonis putusan gugatan perdata bernomor : 32/Pdt.G/2021/PN.Kla, dengan tergugat atas nama Sukiman selaku Kepala Desa Bumirestu dan 34 tergugat lainnya yang digugat oleh Temenggung Cahya Marga.

Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Fitra Renaldo, S.H., M.H secara gamblang membacakan vonis putusan yakni menolak gugatan terhadap Sukiman bersama 34 tergugat lainnya yang artinya memenangkan Pemerintah Desa Bumirestu dalam hal kepemilikan Pasar Bumirestu.

“Semua yang digugat kepada saudara (Sukiman dan kawan-kawan, red.), semuanya ditolak. Demikianlah putusan ini kami sampaikan kepada umum, kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan tidak puas dengan putusan ini bisa menempuh jalur hukum,” tegas Fitra Renaldo, selaku Hakim Ketua dalam persidangan.

Sementara, Kepala Desa Bumirestu Sukiman didampingi seluruh perangkat desa dan masyarakat yang turut hadir di pengadilan, bersuka cita hingga berurai air mata menyambut vonis putusan hakim tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Bupati Lampung Selatan H Nanang Ermanto, ibu Hj Winarni Nanang Ermanto serta bang Hasanuddin, S.H dan Merik Havit, S.H., M.H dari BBHAR selaku kuasa hukum,” ujar Sukiman singkat.

Pada kesempatan itu, Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Merik Havit, S.H., M.H, turut mengucap rasa syukur dan menyambut gembira atas vonis kemenangan yang dibacakan langsung oleh Hakim Ketua tersebut.

“Yang pertama, kita bersyukur kepada Alloh SWT. Kita juga bersyukur, punya Ketua DPC PDI Perjuangan Lamsel (H Nanang Ermanto, red.) yang selalu hadir ditengah-tengah masyarakat. Yang mana, motto PDI Perjuangan ini menangis dan tertawa bersama rakyat” seloroh Merik Havit, diplomatis.

Senada, tim kuasa hukum Hasanuddin, S.H, bersama Zamroni, S.H, Deny Galih Riazy, S.H., M.H, Pantra Agung Oki Riyanto, S.H., M.H dan Fikri Amrullah, S.H.,M.H. selaku kuasa hukum Sukiman serta 34 tergugat lainnya.

Bang Hasan sapaan akrabnya meyakini, kemenangan ini tak lepas dari konsistensi tim kuasa hukum menghadirkan bukti-bukti kuat didalam persidangan.

“Dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, pada Pasal 24 ayat (2):
(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :
a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
Bukti surat sertifikat asli perbatasan langsung dengan objek sengketa dan alat bukti ilustrasi denah Pasar dengan nomor Surat Ukur (SU) 808 Tahun 1973 tertulis Lapangan Desa dari BPN adalah bukti valid kami,” ulas Bang Hasan, coba merekonstruksi ulang putusan kemenangan itu.

Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, sengkarut kepemilikan Pasar Bumirestu bermula dari terbitnya sertifikat sebidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL tahun 2019, dengan Nomor Su 600/2019, Nama Tumenggung Cahya Marga, luas  8.712 M, terletak di Desa Bumirestu.

Kemudian, pada pertengahan tahun 2020, sengketa pasar bergulir dan sempat di mediasi oleh ATR/ BPN Kantah Lamsel. Dari situlah, Kanwil ATR/ BPN Provinsi Lampung mengeluarkan putusan membatalkan sertifikat tanah tersebut.

Pembatalan itu, tertuang dalam surat nomor : peng – 18,01/265 MP .02 .03/ | | /2021. Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung , nomor : 01 / pbt / BPN. 18/ 2021, tanggal 1 Februari 2021,  No SHM  01990 /Bumirestu.

Rupanya, pihak Temenggung Cahya Marga tak puas dengan keputusan itu dan lantas melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kalianda, kisaran bulan Agustus 2021.

Setelah melalui berpuluh-puluh kali sidang di Pengadilan Negeri Kelas IIA Kalianda, akhirnya pada sidang ke- 22 diagendakan sidang pembacaaan vonis yang intinya menolak gugatan Tumenggung Cahya Marga terhadap Sukiman dan 34 tergugat lainnya. (han)

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.