4 Pelaku Pencabulan Hanya Divonis 3 Tahun Penjara

KALIANDA – Pengadilan Negeri (PN) Kalianda, memvonis empat terdakwa masing-masing 3 tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar dalam kasus pelanggaran Undang Undang tentang perlindungan anak. Keempat terdakwa, yakni MI (20), YA (21), AH (21) dan MT (19) tercatat sebagai warga Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Pembacaan putusan dilakukan majelis hakim yang diketuai oleh Ajie surya prawira dan hakim anggota yakni Dicky Putra Arumawan dan Febriyana Elisabet pada Kamis (21/04/2022) lalu. Putusan itu sendiri, masih jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 10 tahun penjara disertai nilai denda yang sama.

JPU menilai, tuntutan telah sesuai dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dalam Pasal 82 ayat (1) yang bunyinya, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dikonfirmasi oleh media, Juru Bicara PN Kalianda, Ryzza Dharma, SH tak menampik bahwa perkara bernomor 35 Pidsus 2022 Kla sudah diputus. Para terdakwa telah terbukti sah melakukan tindak pidana/turut serta untuk melakukan perbuatan cabul. Majelis hakim yang memeriksa perkara, sudah menjatuhkan putusan 3 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Ryzza melanjutkan, dalam perkara ini dilimpah dengan dakwaan alternatif. Alternatif pertama, para terdakwa didakwa oleh penuntut umum melanggar Pasal 81 Ayat 2 UU Tentang Perlindungan Anak. Alternatif kedua, Pasal 82 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian dalam putusannya, majelis hakim memilih alternatif kedua.

“Berarti pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim menggunakan pembuktian unsur-unsurnya adalah unsur-unsur dalam Pasal 82 Ayat 1,” katanya.

Disoal rendahnya putusan hakim dari tuntutan JPU, Ryzza mengatakan bahwa majelis hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap termasuk fakta-fakta di persidangan. Majelis hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa.

Menurutnya, yang memberatkan hukuman yakni perbuatan para terdakwa yang meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan para terdakwa menyesal, dan berusia muda, dan memiliki waktu yang panjang menjadi pribadi lebih baik. Ketiga, antara korban dan para terdakwa telah ada perdamaian.

Hal itu, berpengaruh terhadap keputusan yang diambil majelis hakim. Termasuk, tuntutan yang dilayangkan JPU selama 10 tahun, kemudian diputus 3 tahun.

“Kalau putusan ada pihak yang tidak puas, korban maupun terdakwa, bisa melakukan upaya hukum berupa banding, kasasi, dan lain-lain,” pungkas Ryyza.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Lamsel Dwi Astuti Beniyati diwakili Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Rivaldo Sianturi menegaskan, JPU akan melakukan upaya banding atas putusan majelis hakim tersebut.

“Kami dari Kejari Lamsel dari JPU menyampaikan bahwa kami melakukan upaya hukum banding,” sebut Rivaldo Sianturi.

Upaya banding yang dilakukan pihaknya lantaran ancaman hukuman dalam pasal yang digunakan tersebut yakni paling singkat selama 5 tahun pidana penjara dan paling lama 15 tahun pidana penjara dan dan denda paling banyak Rp 5 milyar.

“Karena kami telah menuntut perkara tersebut selama 10 tahun pidana penjara. Namun telah diputus selama 3 tahun pidana penjara sehingga menurut kami masih dibawah ancaman minimum yang dimuat dalam ketentuan pasal 82 UU Perlindungan Anak yang mana ancaman minimal dikatakan UU tersebut adalah 5 tahun pidana penjara,” tegas Rivaldo Sianturi di penghujung. (han)

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.